"Kades dan PNS adalah profesi yang harus diberhentikan atau mundur dari jabatan dan pekerjaannya jika akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif," kata Ketua KPU Sumedang Asep Kurnia dalam Sosialisasi PKPU No 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Kabupaten, di Kantor KPU SUmedang, Jumat (5/4/2013).
Dari hasil konfirmasi ke-12 parpol peserta pileg yang hadir di KPU, hampir semua parpol sudah memiliki bakal calon yang berasal dari kades dan PNS. Misalnya, Partai Gerindra yang memiliki delapan orang kades yang akan mendaftar. Di PBB, ada tiga kades, dan Partai Golkar sebanyak lima orang kades. Untuk profesi PNS diantaranya di Partai Gerindra sebanyak dua orang, PDIP dua orang, Partai Golkar dua orang dan Partai Hanura dua orang. Sementara pegawai BUMD di PAN dan PPP yang akan menjadi bakal calon legislatif.

Pengumumuman tentang Uji Publik Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang download Daftar Nimonatif

Sumedang - Menjelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Sumedang, Ketua Korpri Sumedang Atje Arifin memastikan bahwa PNS tidak boleh memihak kepada siapapun yang akan menjadi calon bupati.
Jika PNS memihak kepada salah satu calon, berarti sudah tidak memahami kedudukan dan posisinya serta tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah.

Pemkab Sumedang memastikan tujuh poin yang dapat menenangkan dan membuat nyaman ratusan pedagang pasar yang tergabung dalam Ikatan Kerukunan Warga Pasar (Ikwapa) Sandang dan Ikwapa Inpres, terkait dengan rencana revitalisasi pasar yang akan menggandeng pihak swasta.Tujuh poin tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dedi Ramdan Ruhendi dalam audensi bersama Ikwapa di DPRD Sumedang, Selasa (30/10/2012).

Sebanyak 8.799 kepala keluarga (KK) yang berasal dari keluarga miskin saat ini belum mendapatkan layanan listrik karena minimnya dana bantuan pelayanan pemasangan listrik gratis dari Pemkab Sumedang."Hingga saat ini masih ada 8.799 KK miskin yang belum terlayani listrik," kata Kabid Energi Distamben Kabupaten Sumedang Tjindur Kinaryandika, Rabu (23/10/2012).Program layanan pemasangan listrik gratis ini dilakukan pemkab Sumedang sejak 2009. Sejak tahun itu, pemkab Sumedang terus menerima permohonan pemasangan listrik dari keluarga tidak mampu.

Ketua KPU Sumedang Asep Kurnia dalam setiap kegiatan sosialisasi di tingkat desa selalu menerangkan politik uang mulai dari definisi, penyebab, akibat, serta pemicunya.
Masyarakat harus melek politik uang justru agar terhindar dari dampak buruk aktivitas tersebut yang dapat merugikan semua lapisan masyarakat bahkan merugikan daerah itu sendiri."Masyarakat harus bisa menghindari politik uang karena akan merugikan kita sendiri dan daerah, jangan malah politik uang tumbuh subur karena didukung masyarakat," kata Asep, Minggu (20/10/2012).

Di akhir kegiatan verifikasi faktual berkas dukungan calon perseorangan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumedang belum menerima pengaduan langsung dari masyarakat.
Namun jumlah kasus yang ditemui Pengawas Pemilu Lapangan (P2L) yang berada di setiap desa sudah melaporkan banyak kasus selama kegiatan verifikasi faktual.
"Kami belum menerima pengaduan dari masyarakat terkait kegiatan verifikasi faktual di lapangan," kata Ketua Panwaslu Sumedang Uday Hudaya, Jumat (19/10/2012).